{"id":1938,"date":"2025-01-24T11:35:33","date_gmt":"2025-01-24T11:35:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.jalanrahmat.id\/?p=1938"},"modified":"2025-01-24T11:35:33","modified_gmt":"2025-01-24T11:35:33","slug":"ijtihad-politik","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.jalanrahmat.id\/?p=1938","title":{"rendered":"Ijtihad Politik"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Tidak ada kata politik dalam Al-Qur’an, seperti juga tidak ada kata tasawuf. Tetapi itu tidak berarti bahwa Al-Qur’an tidak memberikan petunjuk untuk berpolitik. Amat mengherankan kalau Kitab Suci yang mengatur tatacara membasuh wajah dan tangan mengabaikan masalah politik. Bukankah politik lebih mempengaruhi ketimbang basuhan wajah dalam berwudu? Bukankah tanpa kekuatan politik banyak hukum tidak dapat dijalankan?<\/p>\n\n\n\n

Dalam Al-Qur’an mungkin kata yang paling dekat dengan makna politik-menurut Dr. Quraisy Syihab, adalah hukm. Dalam bahasa Indonesia, ia berubah menjadi hukum. Salah satu contoh ayat politik adalah “… Dan jika kamu berhukum, berhukumlah di antara mereka dengan adil. (Q.S. Al Maidah 42).<\/p>\n\n\n\n

Dalam banyak ayat Al-Qur’an, hukum adalah keputusan yang menyelesaikan konflik dengan adil. Misalnya, Aku akan menghakimi kalian dalam hal-hal yang kamu perselisihkan (Q.S. Ali Imran: 55); maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan (Al-Nisa: 65).<\/p>\n\n\n\n

Jadi politik adalah keputusan berupa konsensus untuk mengakhiri konflik. Dalam pengertian ini juga, para sahabat menggunakan istilah hukum. Ketika kelompok Muawiyah memberontak pemerintahan Ali bin Abi Thalib, konflik di antara mereka diakhiri dengan proses yang mereka sebut tahkim (juga berasal dari kata hukm). Ketika akhirnya kaum Khawarij menolak konsensus, mereka merujuk pada ayat, Inil hukmu illa lillah,<\/em> menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah.<\/p>\n\n\n\n

Dalam hadis, Nabi Saw. menggunakan kata hukkam untuk menunjuk para pemegang kekuasaan. Ada hadis terkenal tentang ijtihad. Yang berijtihad dalam hadis itu bukan ulama atau faqih, tetapi hakim. Nabi bersabda, “Bila seorang hakim berhukum, berijtihad dan ijtihadnya benar, maka ia mendapat pahala dua. Jika hakim berhukum, berijtihad dan ijtihadnya salah, ia mendapat pahala satu”.<\/p>\n\n\n\n

Sudah sering hadis ini dipergunakan untuk mengajarkan toleransi di kalangan mujtahid fiqih. Kita lupa bahwa kata hakim sebetulnya lebih tepat dikenakan pada orang yang berijtihad dalam bidang politik. Akibatnya, kita mampu bertoleransi dalam cara salat, tetapi tidak mau menerima perbedaan strategi politik. Al-Syahrustani mengatakan bahwa sepanjang sejarah seringkali pedang dihunus dan darah ditumpahkan karena perbedaan strategi politik Islam, terutama masalah kepemimpinan.<\/p>\n\n\n\n

Bila kita menengok sejarah Islam di Indonesia, kita akan menemukan konflik yang berkepanjangan karena perbedaan ijtihad politik di antara kelompok-kelompok Islam.<\/p>\n\n\n\n

Untuk membatasi persoalan, ijtihad politik kita artikan sebagai perumusan perilaku komunitas politik dalam menghadapi pemegang kekuasaan.<\/p>\n\n\n\n

Dalam analisis sistem politik, pemegang kekuasaan disebut rezim. Perilaku komunitas politik dapat berupa dukungan (support) atau tuntutan (demand). Dukungan memperkuat status quo. Tuntutan meminta perubahan dalam perilaku rezim. Ijtihad politik merumuskan berapa besar dukungan dibandingkan dengan tuntutan.<\/p>\n\n\n\n

Pada perjuangan kemerdekaan, para pemimpin Islam merumuskan ijtihad politik mereka dalam bentuk tuntutan yang sangat besar terhadap kerajaan Belanda. Mereka mendesak perubahan.<\/p>\n\n\n\n

Menjelang kemerdekaan, para politisi Islam merumuskan tujuan politik Islam itu, setelah musyawarah yang alot, dalam tujuh kata yang terkenal itu. Waktu itu, mereka lebih banyak memberikan support dan mengecilkan demand.<\/p>\n\n\n\n

Begitu pula, ketika ketujuh kata itu dihapuskan dari pembukaan UUD 45. Umat Islam lebih berkepentingan untuk menyelamatkan republik yang masih bayi daripada menuntut.<\/p>\n\n\n\n

Setelah itu, tidak terdapat kesepakatan tentang ijtihad politik umat Islam dalam menghadapi setiap rezim. Ada kelompok yang terus menerus dalam posisi demands saja dan menghilangkan sama sekali support.<\/p>\n\n\n\n

Berhadapan dengan itu, ada kelompok yang justru hanya memberikan support dan menafikan demand. Banyak kelompok lainnya berada di antara kedua ekstrem itu. Pada rezim Bung Karno, NU mengambil posisi support, sedangkan Masjumi melakukan demand.<\/p>\n\n\n\n

Pada permulaan Orde Baru, hampir semua kelompok Islam memberikan support. Sejak akhir tahun 1970, dengan sangat menakjubkan NU mengambil ancang-ancang untuk memperbesar demand; sedangkan kaum modernis\ua7f7yang melanjutkan tradisi Masjumi-bahkan mengambil posisi support. Di balik itu ada beberapa kelompok sempalan yang mengambil sikap ekstrem, hanya menyampaikan demand saja.<\/p>\n\n\n\n

Kemudian lahirlah ICMI. Walaupun berulangkali ditegaskan oleh para penghulu ICMI bahwa ICMI tidak berpolitik, semua orang tahu bahwa yang dimaksud adalah tidak ada kata ‘politik’ dalam Anggaran Dasar ICMI.<\/p>\n\n\n\n

Dalam kenyataannya, ICMI tentu berusaha mempengaruhi rezim. Hanya saja kita tidak dapat mengatakan ICMI memberi support atau demand saja. ICMI memberikan kedua-duanya. ICMI harus bermain di antara keduanya: Bagaimana menyampaikan demand dengan memberikan support.<\/p>\n\n\n\n

Support adalah harga yang harus dibayar untuk menyampaikan demand.Mana yang lebih besar: support atau demand? Hanya petinggi-petinggi ICMI yang tahu. Tidak semua kelompok Islam setuju dengan ICMI. Proporsi support dan demand berbeda-beda.<\/p>\n\n\n\n

Dalam situasi seperti itu, kita tidak boleh menghindar dengan mengatakan politik tidak ada dalam Al-Qur’an. Yang kita perlukan ialah semangat toleransi yang diajarkan Nabi. Boleh jadi hakim\ua7f7kali ini kita terjemahkan aktor politik\ua7f7salah dalam berhukum, yakni berpolitik, tetapi mereka tetap memperoleh pahala satu. Apa pun yang hakim putuskan, mereka rumuskan, selama berangkat dari niat untuk membela Islam, kita patut menghargainya. JR<\/strong>\u2014wa m\u0101 tauf\u012bq\u012b ill\u0101 bill\u0101h, ‘alaihi tawakkaltu wa ilaihi un\u012bb.<\/em><\/p>\n\n\n\n

All\u00e2humma shalli ‘al\u00e2 Sayyiidina Muhammad wa \u00c2li Sayyiidina Muhammad wa ajjil farajahum warzuqna fiddunya ziy\u00e2ratahum wa fil \u00e2khirati syaf\u00e2’atahum.<\/em><\/p>\n\n\n\n

***<\/p>\n\n\n\n

KH. Jalaluddin Rakhmat, Pendiri Yayasan Muthahhari <\/strong>(Untuk Pencerahan Pemikiran Islam) dan Sekolah Para Juara <\/strong>(SD Cerdas Muthahhari www.scmbandung.sch.id<\/a>, SMP Plus Muthahhari www.smpplusmuthahhari.sch.id<\/a>, SMP Bahtera www.smpbahtera.sch.id<\/a>, dan SMA Plus Muthahhari www.smaplusmuthahhari.sch.id<\/a>).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Tidak ada kata politik dalam Al-Qur’an, seperti juga tidak ada kata tasawuf. Tetapi itu tidak berarti bahwa Al-Qur’an tidak memberikan petunjuk untuk berpolitik. Amat mengherankan kalau Kitab Suci yang mengatur tatacara membasuh wajah dan tangan mengabaikan masalah politik. Bukankah politik lebih mempengaruhi ketimbang basuhan wajah dalam berwudu? Bukankah tanpa kekuatan politik banyak hukum tidak dapat … <\/p>\n

Read more “Ijtihad Politik”<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[526,2253,2256,2255,2260,574,18,19,2257,2258,2254,2259,17],"class_list":["post-1938","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-artikel","tag-al-quran-2","tag-dr-quraisy-syihab","tag-hakim","tag-hukum","tag-icmi","tag-ijtihad","tag-jalaluddin-rakhmat","tag-katakangjalal","tag-konflik","tag-konsensus","tag-politik","tag-uud-45","tag-yayasan-muthahhari"],"featured_media_urls":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.jalanrahmat.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1938","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.jalanrahmat.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.jalanrahmat.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.jalanrahmat.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.jalanrahmat.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1938"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.jalanrahmat.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1938\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1940,"href":"https:\/\/www.jalanrahmat.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1938\/revisions\/1940"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.jalanrahmat.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1938"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.jalanrahmat.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1938"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.jalanrahmat.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1938"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}